Gebyar DBIP, KI NTB Kunjungi Lombok Barat

Gerung, Kominfotik. Rombongan Anggota Komisi Informasi  (KI) Provinsi NTB, Selasa (25/6/19) mengunjungi Lombok Barat (Lobar). Rombongan tersebut diterima Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Drs. Rasidi di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Lobar di Giri Menang Gerung.

Kedatangan rombongan ini dalam rangka pelaksanaan Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa untuk Benderang Informasi Publik (GEBYAR DBIP) 2019. Pertemuan yang diprakarsai oleh KI Provinsi NTB dan Diskominfotik Lobar tersebut dihadiri unsur Pemerintah Desa, Puskesmas dan Dikbud.

Anggota Komisioner KI Provinsi NTB Ajeng Rosalinda menjelaskan, sejak tahun 2017 hingga 2019  pihaknya telah melaksanakan pendampingan terhadap 16 Desa Model DBIP di NTB. Selanjutnya, pendampingan akan diperluas pada sekolah dan Puskesmas.

“Perlu ada ruang silaturahmi  di Kantor Desa, sekolah dan puskesmas dalam upaya mendorong implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” katanya.

Mantan Ketua KI NTB periode sebelumnya ini Lebih lanjut menjelaskan, DBIP adalah sebuah ikhtiar membumikan keterbukaan informasi di Unit Layananan Dasar dan Desa. Oleh karenanya, tujuan kegiatan ini dalam rangka mengakselerasi terbentuknya Pejabat Pengelelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa, Sekolah dan Puskesmas guna mendorong keberfungsian Kelembagaan Layanan Informasi Publik di tingkat dasar. Selain itu, DBIP diharapkan mampu meningkatkan komitmen Pemprov dan Pemkab/Kotase NTB dalam membumikan KIP melalui pelayanan informasi yang berkualitas di Desa, Sekolah dan Puskesmas.

“Karena itu PPID harus segera terbentuk di Desa, Sekolah dan Puskesmas. Masih banyak informasi yang belum diketahui oleh masyarakat. Misalnya saja, masyarakat perlu mengetahui secara transparan program-program pembangunan di desa beserta besar anggarannya. Di Puskesmas, masyarakat juga belum seluruhnya mengetahui prosedur pelayanan Mobil Ambulans dan bedanya antara pelayanan kesehatan pribadi dan BPJS,” tegasnya.

Komisioner lainnya H. Ahmad Dahlan Bandu mengungkapkan, beberapa syarat KIP di tingkat dasar diantaranya adanya peraturan pelayanan informasi, tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP), terbentuknya PPID, adanya sarana pelayanan informasi serta PPID harus melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan disampaikan.

“Jika masih ada Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas yang belum memberikan perhatian terhadap PPID dan KIP di tempatnya, tolong hubungi saya, langsung akan saya telpon yang bersangkutan,” tegasnya.

Sementara itu beberapa hal yang sempat dipertanyakan oleh peserta pertemuan, khususnya dari unsur Pemerintah Desa dan Puskesmas adalah terkait Struktur Organisasi PPID yang akan dibentuk serta jenis-jenis informasi yang harus disediakan dan disampaikan.

Menanggapi hal itu, Kabid IKP Diskominfotik Lobar Drs. Rasidi menerangkan, di Lobar PPID telah terbentuk di seluruh Perangkat Daerah termasuk di setiap sekolah. Selanjutnya akan didorong terbentuknya PPID di setiap pusat-pusat layanan dasar lainnya, salah satunya Puskesmas. Hal itu dalam rangka terus meningkatkan keterbukaan pelayanan informasi serta mempertahankan Lobar sebagai PPID terbaik di NTB.

“Terkait penjelasan pembentukan PPID dan daftar informasi yang harus disediakan, silahkan menghubungi kami di Diskominfotik Lobar,” jelasnya.  (Dewa Adyana Putra).

Pejabat anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Link Terkait