Tingkatkan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik, PPID Lobar Gelar Rapat Kerja

Gerung, Diskominfo - Keterbukaan Informasi Publik merupakan hal penting dan bernilai strategis dalam mendukung pembangunan dan kemajuan di daerah, sekaligus sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  Kabupaten Lombok Barat (Diskominfotik Lobar) Ali Asgar, SH saat membuka Rapat Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 22/8 lalu di Giri Menang Gerung. Kegiatan ini diikuti unsur PPID Utama dan perwakilan PPID Pembantu dari masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemkab Lombok Barat.

Ditambahkannya, sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  di Lobar sejak tahun 2013 telah dibentuk PPID yang selanjutnya diikuti dengan terbentuknya PPID Pembantu di setiap Perangkat Daerah. Hal ini sebagai upaya peningkatan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. Pentingnya keterbukaan informasi publik bahkan telah dijadikan sebagai prioritas dan sasaran strategis dalam RPJMD Lobar 2014-2019.

“Ini merupakan bukti bahwa Pemkab Lobar memberi perhatian serius sekaligus memprioritaskan layanan keterbukaan informasi publik dalam melaksanakan proses pembangunan. Oleh karena itu saya berharap kepada PPID Utama dan PPID Pembantu agar dalam memberikan layanan informasi, benar-benar memahami tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu Ketua PPID Utama Lobar Drs. Rasidi pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya pertemuan tersebut dalam rangka meningkatkan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu serta menyerap berbagai aspirasi dan informasi terkait pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu.

Ditambahkannya, pertemuan ini sekaligus dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan PPID di masing-masing Perangkat Daerah guna mengikuti Pemeringkatan PPID Tingkat Provinsi NTB akhir tahun ini. Sebagai langkah persiapan materi penilaian, masing-masing PPID Pembantu diharapkan segera mengupload berbagai informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Mari kita bersama-sama berjuang mempertahankan Lobar sebagai PPID terbaik             di NTB,” ungkapnya.

Lebih lanjut jelasnya, terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik di masing-masing  Perangkat Daerah hendaknya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Bupati yang menjadi payung hukum pelaksanaan kegiatan PPID.

Menurut Rasidi beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan PPID khususnya PPID di masing-masing Perangkat Daerah adalah terkait jumlah anggaran         dan ketersediaan Operator PPID.

“Hal itu hendaknya menjadi perhatian masing-masing Kepala Perangkat Daerah selaku Atasan PPID Pembantu dalam penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dipimpinnya,” tegasnya.  Diskominfo/dewa/rasidibragi

Pejabat anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Link Terkait