Mendorong Transparansi Sektor Pertambangan di Lombok Barat

Mataram, Dishubkominfo –  Hampir 1 tahun Somasi  (Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi) NTB bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mempromosikan keterbukaan informasi di sektor pertambangan. Berbagai kegiatan telah dijalankam mulai dari penelitian berkaitan dengan keterbukaan informasi  dalam hal perijinan, pengelolaan pendapatan, CSR, dan Pengendalian dampak lingkungan.

Dalam rangka memformulasi hasil dan temuan penelitian baru-baru ini dilakukan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (DKT) bersama sejumlah Narasumber Kunci yang terkait dengan sektor pertambangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 di Hotel Grand Legi Mataram. Menurut Citra Retna, Ketua tim Peneliti kegiatan ini menjadi ruang penting bagi upaya mengumpulkan berbagai informasi yang terserak dan mengkonfirmasi berbagai data dan fakta yang masih memerlukan konfirmasi dan kesepakatan. “kami mengharapkan dari hasil diskusi ini dapat disepakati bersama temuan terkait informasi apa saja yang harus dibuka dan sejauhmana derajat pentingnya informasi tersebut dibuka untuk publik”, ujar Citra.

IMG-20150909-WA000Hadir dalam DKT adalah antara lain Beberapa PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Distamben, Diskominfo, CV Padak Mas, Yayasan Batu Emas, Bappeda, Bagian Ekonomi Setda, KI Provinsi NTB, FITRA NTB, Kadus Pelangan dan BLH kabupaten Lombok Barat. Peserta diskusi nampak antusias menyampaikan berbagai permasalahan terkait informasi kunci yang harus dibuka dan harus ditutup.  Diskusi ini berjalan dengan dinamis karena di fasilitasi oleh Pakar Keterbukaan Informasi Publik Alamsyah Saragih.

Diskusi selama satu hari efektif ini dilaksanakan dalam beberapa sesi, pertama penyepakatan terkait informasi kunci apa yang harus dibuka, kedua penentuan derajat kepentingan terhadap informasi, ketiga tata cara pelayanan informasi dan terakhir kesepakatan berkaitan dengan rencana aksi. “Dari proses diskusi ini disepakati beberapa informasi kunci seperti dokumen perijinan, hasil Amdal, Zonasi, Informasi tentang peta potensi secara umum dan tata cara pengurusan koperasi, dampak pencemaran lingkungan oleh limbah pertambangan, hanya saja perlu dipilah derajat keterbukaannya secara selektif ”Kata Alamsyah. Menurutnya tidak semua informasi dibuka secara langsung, misalnya berkaitan dengan hasil pemeriksaan laboratorium  atas  dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan suatu perusahaan tambang. Jika dibuka tanpa melibatkan ahli dan untuk kelompok masyarakat yang terkena dampak akan sangat merugikan bagi perusahaan tersebut. “Demikian sebaliknya, jika dibuka tanpa dampingan ahli pemohon dikuatirkan salah tafsir dan menyalahgunakan informasi untuk kepentingan tertentu”, katanya menegaskan.

Pada akhir pertemuan disepakati untuk melakukan uji coba informassi kunci yang akan dibuka melalui pertemuan multistakeholder. Disepakati juga soal perlunya tim komunikasi dan informasi sektor pertambangan yang disinergikan dengan forum CSR di sektor pertambangan. Pertemuan akhirnya ditutup oleh Ahyar Supriadi Direktur SOMASI NTB dengan satu harapan sektor pertambangan semakin transparan dan proaktif mendorong tatakelola pertambangan yang baik sehingga berdampak langsung pada  kesejahteraan masyarakat Lombok Barat. (Hendri/rasidibragi)

Pejabat anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Link Terkait