Workshop PPID Desa Perkuat Tranparansi Informasi Publik Di Desa

Gerung – Kominfo.  Bupati Lombok Barat diwakili Asisten II Ekonomi Pembangunan Drs. H. Poniman, MM menyatakan, secara umum semua desa di Lobar sudah di-SK-kan pembentukan PPID Desa. Karena itu apa yang dilakukan KI NTB wokshop bagi PPID Desa terutama bagi Sekdes yang menjabat sebagai Ketua PPID Desa sangatlah penting artinya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan manajerial PPID Desa dalam memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat desa secara transparan dan acuntable.

Pernyataan tersebut dikemukakannya saat membuka Wokshop Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bagi PPID Desa Se- Kabupaten Lombok Barat, di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Gir Menang, Gerung (22/5). Pada kesempata tersebut hadir dua nara sumber utama yakni Najamudin Amy, Wakil Ketua KI NTB dan M. Zaini, M.Si Ketua Bidang Kelembagaan KI NTB, Kadis. Kominfo Statistik Lobar Ir. Budi Dharmajaya, MM dan 119 Sekdes se-Lombok Barat.

Menurut Bupati, baagaimanapun juga kemampuan sumberdaya manusia PPID Desa haruslah tetap diasah seperti Wokshop ini, karena masih lemahnya SDM para pengelola PPID Desa. Apalagi saat ini bukan menjadi rahasia umum lagi jika Pemerintah Desa dengan ADD dan DD yang cukup besar setiap saat menjadi sorotan dan kritikan masyarakat atas pengalokasiannya. Di satu sisi pihak Pemerintah Desa telah memberikan informasi yang benar dan tepat, namun masyarakat masih ada saja yang tidak puas atas informasi yang diberikan. Namun dinamika seperti inilah yang sesungghnya semakin meningkatkan etos kerja kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu dengan Wokshop ini banyak manfaat yang diperoleh desa dalam mengelola informasi desa.

Dalam arahan dan materinya, Wakil Ketua KI NTB Najamudin Amy yang juga sebagai nara sumber kegiatan Wokshop ini menyatakan, lahirnya UU Desa No. 6/2016 dan UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008 sangatlah bertautan erat dengan semangat menumbuhkembangkan keterbukaan informasi publik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di desa. Lahirnya UU Desa dan UU KIP sesungguhnya bisa dielaborasikan dan disatupadukan untuk mewujudkan tranparansi program kegiatan dan peruntukan penggaran bagi pembangunan di desa.  Dibentuknya KI NTB sebagaimana amanah UU KIP ini sesungguhnya terus mendorong terbentuknya PPID di semua Badan Publik yang keuangannya dibiayai oleh APBN/APBD maupun lembaga pendonor lainnya termasuk pentingnya dibentuk PPID Desa itu sendiri.

Zaini  Ketua Bidang Kelembagaan KI NTB menambahkan, KI NTB memberikan Wokshop ditujukan bagi penguatan kelembagaan PPID Desa karena memang bertanggungjawab terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan informasi publik dan menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Karena itu KI NTB siap untuk mengawal dan mendesiminasikan seluruh desa untuk membentuk PPID Desa agar transparansi dan keterbukaan informasi di desa sesuai yang diharapkan bisa terwujud.

Drs. Rasidi Kabid IKP Diskominfo Lombok Barat yang bertindak selaku moderator menyatakan, bahwa penguatan PPID Desa sangat strategis artinya bagi pelayanan informasi di desa secara berkelanjutan. Untuk itu perlu semakin didorong semangat Desa melalui Sekdesnya yang menurut Peraturan Mendagri No. 3/2016 ditunjuk sebagai Ketua PPID Desa. Mari kita wujudkan keterbkaan informasi di desa secara transparan dan acuntabel sebagaimana diamanahkan UU 14/2008 tentang Keterbukaann Informasi Publik. Wokshop seperti ini akan ada kelanjutannya dengan lokasiyang berbeda nantinya dan Diskominfo Statistik Lobar menyelanggarakannya. Untuk itu diharapkan para Sekdes jika diundang seperti ini bisa hadir semuanya,” harapnya. (her/Kominfo)

Pejabat anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Link Terkait