Lomba Pemeringkatan PPID, Tim Turun Ke Lobar

Gerung, Kominfo-Tim penilai Lomba Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi (PPID) tingkat provinsi NTB Senin (6/11) ini turun melakukan penilaian ke PPID Lombok Barat. Tim penilai teriri dari dua orang Komisioner  Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB tersebut terdiri dari Najamudin Azmi dan H. M. Zaini. Tim diterima langsung Sekretaris Daerah Lombok Barat mewakili Bupati di ruang kerj Sekda.

Sekda Lobar HM. Taufiq, menyambut baik kehadiran tim penilai dengan menyebut tim penilai sudah tidak asing lagi bagi PPID Lobar. Mengingat PPID Lobar dalam beberapa kali penilaian kerap kali menjadi juara. Diantara 10 kabupaten/kota se-NTB pada tahapan penilaian pertamasebelumnya dimana PPID Lobar berhasil meraih pemeringkatan pertama di tahun 2014. Sayangnya di tahun berikutnya pemeringkatan tersebut melorot ke urutan ketiga. Dan tahun 2016 tidak mendapatkan nominasi sama sekali.

Untuk itu Sekda Lobar dalam sangat berharap bahkan merindukan nominasi juara terbaik tersebut bisa diraih kembali sebagaimana yang terjadi pada tahun  2014. Nominasi juara terbaik di NTB bagi PPID Lobar menurut Sekda bukan hanya sekedar impian belaka, namun  oftimis juara terbaik tersebut akan bisa diraih kembali . Sembari memaparkan dokomen pendukung yang diperlukan untuk mengimplementasikan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  PPID Lobar telah bersiap sepenuhnya untuk dinilai.

Adapun regulasi yang mengatur tentang PPID ini seperti Perbup dan Raperda serta SE Sekretaris Daerah Struktur PPID lengkap dengan tugas dan fungsinya sudah disiapkan. “Seluruh  indikator penilaian lomba pada dasarnya sudah terpenuhi dan tidak ada masalah. Karena itu kami punya pengarapan besar agar dalam penilaian lomba tahun ini Lobar bisa meraih yang terbaik diantara peserta lainnya yang baik-baik.  Apalagi Lombok Barat dengan slogannya “Ayo Lanjutkan Berprestasi” menjadi penyemangat seluruh aparatur pemda Lombok Barat untuk terus berprestasi membangun daerah,” ujarnya.

Sementara itu Komisioner KI NTB Najamudin Amy menyatakan, paradigma penilaian pemeringkatan setiap tahunnya  selalu mengalami perubahan. Penilaian sebelumnya cukup dengan melengkapi dokumen pendukung seperti dukungan Regulasi dari daerah bisa meraih pemeringkatan. Berikutnya indikator penilaian berubah lagi sesuai dengan UU KIP No. 5/2017 PPID justru ditantang untuk terus berbuat dan memaksimalkan apa yang menjadi pengaduan dan tuntutan masyarakat terkat dengan keterbukaan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat selaku pengguna dan pemohon informasi.

Badan Publik saat ini dituntut untuk menyediakan informasi yang setiap saat bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat pengguna informasi. Sesungguhnya transparansi dan keterbukaan informasi yang disiapkan Badan Publik telah berdampak positif bagi masyarakat akan kebutuhan informasi yang diinginkan masyarakat. Dampak positif dimaksud yakni jarang terjadi demo karena apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini sudah bisa diakses seluas-luasnya.  Dari 10 kabupaten/kota se-NTB lima kabupaten/kota yang menjadi obyek penilaian PPID 2017 ini.

Berikutnya Tim langsung turun ke Sekretariat penilaian di Diskominfo Lobar untuk melengkapi dokumen-dokumen penilaian  didampingi Kadiskominfo Lobar, Sekretaris dan kabid. IKP. Penilaian ini diharapkan bisa mendapatkan hasil terbaik bagi Lombok Barat. (her)

Pejabat anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Link Terkait