PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi: Perhitungan waktu penyelesaian sengketa informasi dimulai sejak surat
permohonan diterima oleh PPID Kabupaten Lombok Barat.

1. PPID Kabupaten Lombok Barat yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan prosedur sebagai berikut :
(a) PPID Kabupaten Lombok Barat mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak
(b) PPID Kabupaten Lombok Barat mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID Kabupaten Lombok Barat;
(c) Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

2. PPID Kabupaten Lombok Barat yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis :
(a) PPID Kabupaten Lombok Barat mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
(b) PPID Kabupaten Lombok Barat mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID Kabupaten Lombok Barat;
(c) Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
(d) Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

3. Penyelesaian Sengketa Informasi
(a) PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
(b) PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada atasan PPID;
(c) Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pertimbangan hukum untuk
penyelesaian sengketa informasi.

Pejabat anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Link Terkait