TATACARA KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Tatacara keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di PPID Kabupaten Lombok Barat diatur dalam SK Sekda Lombok Barat Nomor 33/1651/Dishubkominfo/2013 tentang SOP PPID Kabupaten Lombok Barat.

Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kabupaten Lombok Barat berdasarkan alasan-alasan:

a.       Penolakan permintaan informasi tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

b.      Penolakan permintaan informasi yang dikecualikan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

c.       Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

d.       Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

e.      Tidak terpenuhinya permintaan informasi,

f.        Pengenaan biaya; dan

g.       Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Untuk lebih jelasnya tata cara keberatan terlebih dahulu dijelaskan pelayanan informasi publik, mekanisme dan alur pelayanannya.

Pelayanan Informasi

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Kabupaten Lombok Barat melalui meja layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik:

A.      Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:

1.       Pemohon informasi datang ke meja layanan informasi dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas pemohon dan pengguna informasi. Formulir permohon informasi terdapat pada lampiran I keputusan ini.

2.       Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Formulir tanda bukti penerimaan permohonan informasi terdapat pada lampiran II keputusan ini.

3.       Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permohonan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.

4.       Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID Kabupaten Lombok Barat menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5.       Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik. Form Tanda Bukti Penyerahan informasi Publik terdapat pada lampiran III keputusan ini.

B.      Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat www.lombokbaratkab.go.id dan atau website Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Barat dan atau website PPID Kabupaten Lombok Barat, dan media cetak yang tersedia.

a)   Pemohon informasi datang ke Meja layanan informasi dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas pemohon dan pengguna informasi. Formulir Permohonan Informasi Publik terdapat pada lampiran I keputusan ini.

b)   Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Form Tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik terdapat pada lampiran I keputusan ini.

c)    Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.

d)    Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID Kabupaten Lombok Barat menyampaikan malasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

e)    Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik. form tanda bukti penyerahan informasi terdapat pada lampiran III keputusan ini.


Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Kabupaten Lombok Barat melalui meja layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik.

C. Alur Kerja Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat divisualkan dalam diagram alur sebagai berikut:



Keterangan Alur:

1.       Pemohon mengajukan permohonan layanan informasi kepada PPID Kabupaten Lombok Barat melalui sekretariat/meja layanan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi. Formulir dimaksu terdapat dalam lampiran II keputusan ini.

2.       Meja Layanan Informasi menerima permohonan, kemudian mencatat data pemohon dan data tentang informasi yang diminta, kemudian Meja Layanan Informasi/memberikan tanda bukti mengajukan permohonan kepada pemohon. Kemudian mencatat dalam buku register permohonan informasi publik. Format buku register permohonan informasi publik terdapat pada lampiran III keputusan ini.

3.       Berdasarkan data informasi yang diminta, Mej Pelayanan Informasi/Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Informasi meneruskan ke Bagian Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi melakukan pengecekan apakah informasi yang diminta oleh pemohon termasuk dalam kategori yang dikecualikan. Jika Informasi yang iminta termasuk informasi terbuka/tidak dikecualikan maka Unit Pengelola Data Informasi menyiapkan informasi yang diminta dan menyerahkan ke Bagian Pelayanan informasi Sekretariat untuk disampaikan kepada pemohon (memenuhi permintaan pemohon). Penyerahan Informasi yang diminta oleh pemohon informasi dapat dalam bentuk soft copy atau hard copy. Dalam hal PPID Kabupaten Lombok Barat belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID Kabupaten Lombok Barat memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis.

4.       Sedangkan apabila informasi yang diminta Pemohon termasuk kategori yangdikecualikan maka bagian pengelola data untuk menyiapkan Pemberitahuan Tertulis bahwa data yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan. Formulir penolakan permohonan informasi terdapat pada lampiran IV keputusan ini.

5.       Pemberitahuan Tertulis Informasi yang dikecualikan disusun oleh Sekretariat/bagian pengelola data dan diberikan kepada bagian layanan Informasi, selanjutnya Pemberitahuan Tertulis disampaikan ke Pemohon. Formulir pemberitahuan tertulis terdapat pada lampiran keputusan ini.

6.       Pemohon informasi membuat keputusan apakah dapat menerima/puas dengan jawaban/keterangan Sekretariat mengenai informasi yang dikecualikan, atau tidak.

7.      Jika Pemohon Informasi dapat menerima penjelasan maka proses pelayanan selesai,

8.      Jika pemohon tidak puas maka dapat menyampaikan keberatan kepada atasan PPID Kabupaten Lombok Barat melalui PPID Kabupaten Lombok Barat. Penyampaian keberatan menggunakan format sebagaimana terdap dalam lampiran V keputusan ini.

9.       Atasan PPID Kabupaten Lombok Barat menyusun materi Tanggapan atas keberatan untuk disampaikan kepada Pemohon, dengan memperhatikan bahan/pertimbangan yang dibuat oleh bidang pengolah data dan klasifikasi informasi, atasan PPID Kabupaten Lombok Barat wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan (Pasal 34 ayat 1. Perki Nomor 1/ 2010). format buku register keberatan sebagaimana terdapat dalam lampiran VI keputusan ini. Atasan PPID Kabupaten Lombok Barat dapat meminta pertimbangan kepada Tim pertimbangan pelayanan informasi untuk menjawab atau memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon.

10.   Tanggapan/jawaban atas keberatan Atasan PPID Kabupaten Lombok Barat disalin dan diarsipkan oleh Bidang penyelesaian Sengketa.

11.   Bidang penyelesaian sengketa menyerahkan jawaban/tanggapan atasan PPID Kabupaten Lombok Barat tersebut kepada bidang pelayanan dan dokumentasi informasi.

12.   Meja pelayanan informasi menyerahkan tangapan atasan PPID Kabupaten Lombok Barat kepada pemohon informasi, pemohon informasi membuat keputusan apakah dapat menerima atau tidak.

13.   Jika dapat menerima maka proses pelayanan Permohonan Informasi selesai.

14.   Jika tidak dapat menerima maka pemohon informasi dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi.

15.   Pengajuan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi harus memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan.

16.   Dalam hal terjadi sengketa informasi yang diajukan pemohon kepada KomisiInformasi Provinsi, Bidang penyelesaian sengketa melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap Atasan PPID Kabupaten Lombok Barat.

Penyelesaian sengketa informasi klik disini.....


Pejabat anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Link Terkait