LAPORAN PPID KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 (I)

BAGIAN I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.    Penerbitan regulasi  
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 sebagai suatu penting dan strategis dalam menunjang pembangunan dan kemajuan daerah serta mendukung visi Lombok Barat yaitu Mewujudkan Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat yang dilandasi dengan nilai Patut Patuh Patju.  Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik telah dijadikan prioritas dan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat.  
Mewujudkan keterbukaan informasi publik tersebut telah diterbitkan beberapa produk hukum sebagai komitmen dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan tata kelola keterbukaan informasi publik itu sendiri. Produk hukum itu sendiri merupakan pedoman dalam mewujudkan keterbukaan informasi public yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Produk hukum itu adalah sebagai berikut :
1)    Peraturan  Bupati  Lombok  Barat  Nomor  02  Tahun  2013  tentang Pedoman  Pengelolaan  Informasi  dan  Dokumentasi  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
2)    Keputusan Bupati Lombok Barat No. 820/294/dishubkominfo/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat.
3)    Keputusan  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat  Nomor 33/1651/DISHUBKOMINFO/2013  tentang  Standar  Operasional Prosedur Pelayanan  Informasi Publik Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

Dari Kebijakan tersebut telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang disebut PPID SKPD di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penetapan PPID SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD masing-masing sekaligus selaku Atasan PPID SKPD tersebut.
Disamping itu telah pula diinisiasi pembentukan PPID Unit Layanan Terpadu (UPT) dibidang pendidikan dan kesehatan. PPID UPT bidang Pendidikan terbentuk di 12 Sekolah terdiri dari 6 Sekolah Dasar dan 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lombok Barat. Sementara PPID UPT di Bidang Kesehatan telah di bentuk di semua Puskesmas yang ada atau sebanyak 17 Puskesmas yang ada Kabupaten Lombok Barat. Penetapan PPID UPT juga dengan keputusan Kepala SKPD sekaligus sebagai Atasan PPID yang tugasnya membantu PPID SKPD bersangkutan.
2.    Arah dan prioritas pelayanan Tahun 2014
Mendorong  implementasi  keterbukaan  informasi publik  di  Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014, untuk menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih, kebijakan  pengelolaan  informasi publik diarahkan  pada beberapa hal sebagai berikut:

a.    Meningkatkan  kapasitas  pejabat  pengelola  informasi  publik,  dengan        mengikuti  pelatihan,  diklat  teknis  dan  atau  sejenisnya,  yang diselenggarakan  sendiri maupun oleh  instansi  terkait di Provinsi NTB maupun di Luar Daerah atau Pusat serta dari Pendamping yaitu Australian Indonesia Pardtenership Desentralisation (AIPD).  
b.    Meningkatkan  kapasitas  kelembagaan  Pejabat Pengelola  Informasi dan Dokuentasi (PPID)  dengan membentuk PPID UPT dan PPID Desa/Kelurahan.
c.    Keterbatasan  kemampuan  sumber  daya  manusia,  keterbatasan kemampuan  keuangan  daerah  dan  keterbatasan  waktu  yang  dimiliki  oleh Petugas PPID baik di Utama, Pembantu maupun di unit-unit pelaksana memerlukan upaya sinergitas dan penyamaan persepsi antara PPID Utama, PPID SKPD dan Unit Pelaksana Tehnis dengan melakukan beberapa  prioritas di tahun 2014 yaitu :
d.    
1)    Melakukan Workshop membahas berbagai program yang ada terutama dalam menyusun dan mengklasifikasikan Daftar Informasi Publik (DIP).
2)    Mengadakan Bimbingan  Teknis  Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang diikuti oleh seluruh PPID baik PPID SKPD dan UPT.
3)    Melakukan FGD untuk menentukan pelaksanaan program terutama dalam menetapkan DIP yang diajukan oleh masing PPID SKPD.
4)    Mengikuti Bimbingan Tekhis, Pelatihan dan Studi Banding serta program peningkatan kapasitas PPID lainnya yang diadakan oleh Pihak  Ketiga  (dalam  hal  ini  Program  Australia  Indonesia  Partnership  for Decentralisation) yang melakukan pendampingan dalam pengembangkan keterbukaan informasi di Kabupaten Lombok Barat.
 

BAGIAN  II
GAMBARAN UMUM  PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 
1.    Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik  
Pelaksanaan pelayanan informasi Publik di PPID Utama maupun Pembandu serta UPT Kabupaten  Lombok Barat  Tahun  2014,  berjalan sesuai dengan kondisi yang ada. Belum  sepenuhnya  dapat  berjalan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pelaksanan pelayanan  informasi  publik  dilakukan  hampir  sama  dengan  tahun-tahun sebelumnya,  yaitu  masih  sedikit yang meminta informasi di PPID Utama. Tetapi permintaan informasi di PPID SKPD dan UPT cukup banyak. Pemohon rupanya sudah mengenal PPID SKPD disamping lebih cepat karena sumbernya lebih dekat di bandingkan kalau minta di PPID Utama.

Dalam  pelaksanaan  pelayanan  informasi  public  ketersediaan  sarana prasarana  pada  dasarnya  tidak  menjadi  sebuah  keharusan,  sepanjang ketersediaan  informasi  tetap  tersedia.  Namun demikian dalam rangka lebih mempercepat kerja-kerja PPID memerlukan sarana penunjang yaitu sebagai berikut :

Jenis sarana yang diperlukan dan ketersediaan tahun 2014




Ketersediaan  sarana  yang menunjang  pelaksanaan  pelayanan  informasi  public  pada  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat,  dilihat  dari jenis  dan  jum lah  yang  diperlukan  dibandingkan  dengan  kondisi  yang  ada, masih sangat kurang. Satu-satunya yang tersedia hanya computer note book sebanyak  1  unit  dalam   kondisi  baik.  Hal  ini  disebabkan  pada  tahun  2014 belum adanya ketersediaan anggaran dalam APBD Tahun 2014.
 

2.    Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan inform asi publik
Ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang  menangani  pelayanan informasi public tahun 2014 secara khusus tidak tersedia.
SDM yang tersedia di PPID Utama yaitu sebagaimana yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lombok Barat No. 820/294/dishubkominfo/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat. SDM tersebut berjumlah 20 orang namun tersebar di unit kerja yang berbeda sepeti di Bappeda, Humas, PDE, Arsip dan Perpustakaan dan di Dishubkominfo sendiri.  
Sementara SDM di PPID SKPD juga secara khusus belum ada, masih dirangkap oleh personil yang mengerjakan tugas pokok. Rata SDM yang ada di PPID SKPD dan UPT sebanyak 5 – 8 orang.
Dampaknya setiap hari tidak ada yang standby di desk layanan setiap hari kerjanya karena mengerjakan tugas pokok masing-masing.
Demikian pula di secretariat belum ada staf secretariat atau jabatan fungsional yang membantu. Semua masih di tangani oleh kepala secretariat. Rekrutmen tenaga Sekretariat PPID Utama mengalami kesulitan. Mengangkat jabatan fungsional juga masih terkendala.

Jadi kesimpulannya kualitas SDM PPID cukup mumpuni namun tidak dibantu dengan petugas teknis/staf yang mengerjakan tugas-tugas teknis. Dengan demikian berdampak pada pelayanan informasi di Desk Layanan, Pengolahan dan pendokumentasian.

3.    Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.
Anggaran  Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sangat didukung oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Terlihat pada APBD Tahun 2014 sudah mengalokasikan secara khusus untuk menunjang kegiatan PPID baik di PPID Utama dan beberapa di PPID SKPD seperti PPID SKPD Kehutanan dan lainnya. Namun di PPID SKPD ada yang dapat direalisasikan dan ada pula tidak dapat direalisasikan karena masih berbeda penafsiran tentang pelaksanaan lagi pula PPID belum masuk dalam RPJMD tahun 2009 -2014. Sementara untuk anggaran tahun 2015 sudah sudah tercantum dalam RPJMD sehingga APBD tahun 2015 cukum memberikan alokasi anggaran untuk keterbukaan informasi public termasuk kegiatan PPID baik Utama, SKPD maupun UPT.

Halaman selanjutnya >>>

Pejabat anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Link Terkait