More

PPID KABUPATEN LOMBOK BARAT

Memberi pelayanan kepada pemohon informasi publik yang akurat, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan proses yang sederhana.

  • Audiensi Bupati Lobar Dengan KIP NTB

  • Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/8) siang ini melakukan audiensi dengan Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, M.Si di ruang kerja Bupati. Audiensi kelima komisioner KIP NTB ini juga dihadiri Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi, Kadishubkominfo Lobar, H.A. Saichu, Kabag Pemerintahan Hamka, Kabag PDE M Subardi dan dari Bagian Hukum Setdakab. Lobar.

    Kelima komisioner KIP NTB tersebut diantara Hj. Rosalinda selaku Ketua KIP, Hendriadi, L. A. Busairi, H. Zaini dan Najamudin masing-masing sebagai anggota komisioner.

    Ketua KIP NTB Hj. Rosalinda dihadapan Bupati memaparkan maksud kunjungannya kali ini selain sebagai ajang silaturahmi juga menyampaikan hajatan besar dari KIP sendiri untuk menindaklanjuti MoU yang sudah ditandatangani antara Kemendes dan KIP pusat guna menindaklanjuti kesepakatan yang sudah dijalin bersama untuk membentuk Kawasan Desa Benderang Informasi Publik. MoU ini nanti akan diperkuat oleh keterlibatan seluruh Bupati dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa menghadiri MoU antara Kemendagri, Kemendes dan KI Pusat. Rencananya pada Oktober 2016 nanti Desa Benderang Informasi Publik ini akan dicanangkan dengan sasaran seluruh desa akan dibentuk PPID Desa termasuk di Lombok Barat.   

    Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid pada kesempatan ini menyambut baik kehadiran KIP NTB tidak saja sebagai forum silaturrahmi berkelanjutan dengan Pemkab. Lombok Barat, namun sebagai media untuk lebih memperkuat komitmen Pemkab. Lobar atas pelaksanaan UU. No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    Dalam hemat Bupati, Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak dasar atas Hak Azazi setiap orang terlebih bagi masyarakat Lombok Barat. Pemkab. Lobar tetap komitmen membuka seluas-luasnya akses informasi publik bagi masyarakat mulai dari proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah. Bahkan apa yang menjadi scala prioritas dari masyarakat desa dalam pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat menjadi apresiasi penting yang harus segera ditindaklanjuti.

    Begitu strategisnya peran PPID di desa, Bupati justru menyampaikan saat ini BPMPD Lobar tengah merancang terbentuknya PPID di Desa dengan sample proyek di satu atau dua desa. Jik ini berhasil diharapkan akan bisa diikuti oleh desa-desa lainnya di Lobar.

    Bupati juga mengungkapkan, jika belum lama ini Pemkab. Lobar menggelar teleconfrence dengan Walikota Bandung H. Ridwan Kamil dengan langkah awal penandatanganan MoU Kerjasama Hibah Aplikasi Smart City yang direncanakan pada awal bulan Agustus 2016. Walikota Bandung justru menawarkan kerjasama yang lebih luas dengan Pemkab. Lobar meliputi:  hibah 309 aplikasi smart city untuk pemerintahan dan pelayanan publik, pengembangan ekonomi kreatif; dan Perencanaan Kota/Desa melalui jasa konsultansi arsitek. (hernawardi)