More

PPID KABUPATEN LOMBOK BARAT

Memberi pelayanan kepada pemohon informasi publik yang akurat, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan proses yang sederhana.

  • PPID Desa Menuju Tata Kelola Informasi Berbasis Transparansi

  • Batulayar, Kominfo– Wokshop pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) bagi 119 Sekretaris Desa se kabupaten Lombok Barat berlangsung, Rabu (19/7) di Bal Room Hotel Puri Sharon, Senggigi, Lombok Barat. Bimtek dibuka Bupati Lombok Barat diwakili Asisten Administrasi dan Umum Setdakab. Lombok Barat H. Fathurrahim, M.Si.

    Dalam Bimtek sehari ini menghadirkan pembicara utama Sumiati Direktur Pembinaan Komunikasi Publik Dirjen Informasi Komuikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo RI bersama salah seorang Kabidnya Andi Muslim, Hendriadi Komisioner Komisi Informasi NTB dan dimoderatori Kabid IKP Diskominfo Statistik Lombok Barat Drs. Rasidi.

    Asisten III Setdakab. Lombok Barat H. Fathurrahim menekankan,  era keterbukaan saat ini memberi ruang tidak terbatas dan mau tidak mau masyarakat informasi harus mengikuti perkembangan informasi saat ini yang sudah mengglobal.  Menurutnya, saat ini juga banyak bermunculan dan menyebar informasi-informasiyang tidak benar atau diistilahkan berita hoax, namun masyarakat melalui perangkat desa utamanya para Sekretaris Desa selaku Ketua PPID di desanya harus bisa memberi pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat untuk pandai memilah dan memilih informasi yang diadopsi masyarakat.

    Fathurrahim juga menegaskan, Sekdes sebagai ujung tombak informasi terdepan di desanya selain bertanggungjawab penuh terkait pelaksanaan administrasi desa haruslah memahami benar bahwa informasi pembangunan di desa tersebut haruslah disampaikan secara terbuka, transparan dan acuntbel kepada masyarakat. “Terlebih saat ini desa dengan kucuran anggaran dana desa maupun dana desa yang tertuang dalam APBDes cukup besar alirannya haruslah peruntukkannya diarahkan sesuai dengan Juknis dan Juklak yang sudah diatur dalam Undang-Undang,”tukasnya.

    Dalam hemat Asisten III sesungguhnya dengan Wokshop yang dipasilitasi Dinas Kominfo dan Statistik Lombok Barat ini, ADD maupun DD yang begitu besar bagi desa haruslah dibarengi dengan pengelolaan dan transparansi informasi yang jelas kepada masyarakat dan juga memiliki tanggungjawab besar. Tangungjawab itu harus diemban dengan baik. “Pelatihan ini penting, karena bagaimanapun juga informasin yang dibutuhkan masyarakat sudah pasti Sekdes harus menyampaikannnya,”nujarnya kemudian.

    Menurut Fathurrahim, ada dua peran penting bagi pejabat PPID di desa yakni harus mampu  menyaring informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Sekdes harus bisa memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan masyarakat. Informasi harus dibuka, jujur dan bertangungjawab. “informasi itu penting, karena bagaianapun juga itulah cara masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan,” ucapnya.

    Dalam laporannya Kadis Kominfo Statistik Lombok Barat, Ir. Budi Dharmajaya, MM menyatakan, PPID di Lombok Barat terbentuk sejak 16 Januari 2013 16. Setahun kemudian 2014 PPID Lombok Barat berhasil meraih pemeringkatan I PPID terbaik se NTB. Sayangnya tahun berikutnya PPID Lobar bergeser ke peringkat III. “Karena itu kami bertekad untuk ke epannya PPID Lombok Barat bisa meraih kembali pemeringkatan pertama. Karena itu kami berharap kepada PPID Desa untuk bisa mendukung dan bekerjasama dengan baik dalam upaya peningkatan PPID Lombok Barat yang semakin baik.

    Dilaporkan juga, hingga saat ini selain PPID Kabupaten juga sudah terbentuk hampir 75 persen PPID SKPD termasuk PPID Kecamatan dan diperkuat lagi dengan terbentuknya PPID di beberapa unit layanan UPTD Dikbud dan Dinas Kesehatan Lombok Barat. “Wokshop ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kapasitas kapasitas PPID Desa se Lobar sehingga dapat melaksanakan tugas yang diemban dg baik dan lancar. Selain itu menjadi bekal pengetahuan dan pemahaman pejabat PPID akan tugas dan fungsinya, disamping sebagai wahana silaturahmi antara PPID utama dan PPID Desa,” jelas Budi. (her-Kominfo)