Pengklasifikasian Informasi

  1.  Pengklasifikasian informasi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2.  Usulan klasifikasi informasi diajukan oleh SKPD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
  3.  Penetapan Klasifikasi informasi dilakukan melalui rapat pimpinan
  4. Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok,yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan
  5. Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyekinformasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala sekurang-kurangnya terdiri atas:

(1) Informasi tentang profil, yang meliputi :

  • informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi serta unit-unit dibawahnya.
  •  struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat.

(2) Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, sekurang-kurangnya terdiri atas:

  • program dan kegiatan
  •  Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomortelepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
  • Target dan/atau capaian program dan kegiatan
  •  Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
  •  Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
  •  Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik.
  •  Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung engan hakhak masyarakat
  • Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik

(3) Ringkasan informasi tentang kinerja badan publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.

(4) Informasi tentang laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas :

·         Rencana dan laporan realisasi anggaran

·          Neraca

·          Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

·          Daftar aset dan investasi;

(5) Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurangkurangnya terdiri atas:

·         Jumlah permohonan informasi publik yang diterima

·         Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi public

·          Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi public yang ditolak

·         Alasan penolakan permohonan informasi publik

(6) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang sekurang-kurangnyaterdiri atas:

  •  Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
  •  Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

(7) Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;

 (8) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

(9) Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;

(10)Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

 

2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah  suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum antara lain:

(1). Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;

(2). Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;

(3). Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

(4). Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;

(5). Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; atau

(6). Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

 

3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri atas :

(1) Setiap PPID Kabupaten Lombok Barat dan/atau PPID SKPD

menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurangkurangnya

terdiri atas :

a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Nomor

2. Ringkasan isi informasi

3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi

4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi

5. Waktu dan tempat pembuatan informasi

6. Bentuk informasi yang tersedia

7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau

kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang sekurang-kurangnya terdiri atas :

1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.

2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.

3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.

4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.

5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.

6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.

c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan antara lain :

·         Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan

·         Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima.

·         Anggaran secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.

·         Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh badan Publik

e. Surat-surat perjanjian Pemerintah Pemerintah Kabupaten  Lombok Barat dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang

diberikan;

h. Data perbendaharaan atau inventaris;

i. Rencana strategis dan rencana kerja;

j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja

k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

l. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.

m. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.

n. Daftar serta hasil-hail penelitian yang dilakukan

o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

p. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik

dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

 4. Informasi Yang Dikecualikan

Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat:

(1). Menghambat proses penegakan hukum;

(2). Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

(3). Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

(4). Mengungkapkan kekayaan alam;

(5). Merugikan ketahanan ekonomi nasional;

(6). Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

(7). Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

(8). Mengungkap rahasia pribadi seseorang;

(9). Memorandum atau surat-surat antar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atau intra Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

(10). Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pejabat anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Link Terkait