3291 Informasi Berkala
187 Seta Merta

DIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

38 TOTAL DIP DP2KBP3A

Anggaran dan Realisasi Program. - DP2KBP3A

22 Oktober 2015| 129.82 KB | Dibaca 723 X | 393 X

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lihat Download

Tujuan dan sasaranJangka Menengah BKBPP 2010-2014 - DP2KBP3A

21 September 2015| 50.32 KB | Dibaca 688 X | 421 X

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lihat Download

Renstra BKBPP Lobar 2014 - DP2KBP3A

21 September 2015| 370.31 KB | Dibaca 694 X | 316 X

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lihat Download

Perda BKBPP No.2 tahun 2013 - DP2KBP3A

21 September 2015| 143.56 KB | Dibaca 689 X | 425 X

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lihat Download

Penetapan Kinerja BKBPP Lobar 2010 - DP2KBP3A

21 September 2015| 152.74 KB | Dibaca 374 X | 435 X

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lihat Download

Matrik Renstra Visi Misi BKBPP Lobar 2013 - DP2KBP3A

21 September 2015| 37.46 KB | Dibaca 1190 X | 469 X

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lihat Download

Indikator Kinerja BKBPP 2013 - DP2KBP3A

21 September 2015| 55.40 KB | Dibaca 685 X | 428 X

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lihat Download

Raperda APBD BKBPP TA. 2015 - DP2KBP3A

07 September 2015| 46.51 KB | Dibaca 677 X | 529 X

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lihat Download

  • << Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • Jumlah DIP Yang Diunggah =38

    Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Link Terkait