TATACARA KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Tatacara keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di PPID Kabupaten Lombok Barat diatur dalam SK Sekda Lombok Barat Nomor 33/1651/Dishubkominfo/2013 tentang SOP PPID Kabupaten Lombok Barat.

Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID  Kabupaten Lombok Barat berdasarkan alasan-alasan:

a.      Penolakan  permintaan   informasi  tidak  berdasarkan   ketentuan Undang-Undang Nomor  14    Tahun   2008  tentang   Keterbukaan Informasi Publik,

b.      Penolakan  permintaan  informasi  yang  dikecualikan  berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pasal 17  Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

c.       Tidak  disediakannya   informasi  berkala   sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 9  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

d.      Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

e.      Tidak terpenuhinya permintaan informasi,

f.        Pengenaan biaya; dan

g.      Penyampaian informasi yang melebihi waktu  yang diatur  dalam Undang-Undang   Nomor  14    Tahun   2008  tentang   Keterbukaan Informasi Publik

Untuk lebih jelasnya tata cara keberatan terlebih dahulu dijelaskan pelayanan informasi publik, mekanisme dan alur pelayanannya.